Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum tersebut di atas, PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------

V. PETITUM

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi PELAWAN;-----------------------------------------------------

2.  Memerintahkan penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 9/Pdt.Ek/2026/PN Wtp tanggal 3 September 2026 selama pemeriksaan perkara bantahan ini, sepanjang menurut hukum dapat dikabulkan;-------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan Eksekusi PELAWAN untuk seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar dan beralasan menurut hukum;---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan PELAWAN mempunyai kepentingan hukum terhadap objek eksekusi yang menjadi pokok perkara a quo;--------------------------------------------------------------

4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 9/Pdt.Ek/2026/PN Wtp tanggal 3 September 2026 sepanjang mengenai objek yang disengketakan dalam bantahan ini, tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum yang terbukti dalam persidangan;-----------------

5. Menyatakan tindakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek bantahan eksekusi sebagaimana  posita poin 4 (empat) yang  terbukti bertentangan dengan hukum adalah tidak sah;--------------------------------------------------------------------------------------

6. Memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi terhadap objek bantahan tidak dilanjutkan sepanjang bertentangan dengan hak PELAWAN yang terbukti menurut hukum;---------------------------------------------------------------------------------------

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.------------------------------------------------